TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menyarankan agar pemerintah segera menciptakan lapangan kerja baru untuk para korban pemutusan hubungan kerja (PHK), khususnya dari perusahaan teknologi digital. Ia menilai tenaga kerja di bidang startup digital tak boleh menganggur terlalu lama.
"Hal ini untuk menghindari hysteresis atau pelemahan keahlian. Karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skilled worker (keahlian tinggi)," ujar Bhima, Senin, 21 November 2022.
Baca Juga:
Baca: Kerugian GoTo Melambung 76 Persen jadi Rp 20,32 Triliun per Kuartal III 2022
Terlebih Indonesia diperkirakan masih kekurangan 9 juta tenaga kerja di ekosistem digital. Ia pun menyarankan agar para tenaga kerja digital korban PHK diserap oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan turunannya.
Penyebab persaingan tidak sehat
Selain itu, menurut dia, pemerintah harus mulai mengatur model bisnis perusahaan digital, seperti e-commerce dan ride-hailing. Pasalnya, kedua industri itu hingga kini masih sering melakukan promo dan diskon secara besar-besaran untuk mempertahankan pangsa pasar.
Padahal strategi itu membuat persaingan usaha di sektor digital menjadi kurang sehat. "Konsumen baru mungkin akan tergoda promo. Tapi untuk terus menerus lakukan promo, sebenarnya itu suicide mission bagi startup," ucapnya.
Sebab, saat ini perusahaan-perusahaan tersebut mayoritas hanya berorientasi pada valuasi. Sehingga ketika pendanaan modal berkurang, maka promo dan diskon itu bisa menjadi jebakan keuangan bagi perusahaan. Karena itu, ia menilai pemerintah seharusnya membuat regulasi yang bisa mendorong perlombaan fitur sesuai kebutuhan konsumen.
Selanjutnya: Fenomena pemangkasan jumlah karyawan ...
